Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan SDM di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Oleh: Dr.Isradi Zainal
Rektor Uniba, Ketua Penjamin Mutu PII, Direktur Indeks Survey Indonesia (Insurin)

Pembangunan IKN sudah mulai digenjot diawali dengan upaya penyelesaian bendungan sepaku semoi dan akan dilanjutkan dengan Pembangunan infrastruktur dasar. Dalam kunjungan Jokowi di IKN 22 Juni 2022, beliau menyatakan bahwa bendungan Sepaku Semoi merupakan awal dari pembangunan IKN. Presiden bahkan menyarankan agar penyelesaian Bendungan Sepaku Semoi dipercepat menjadi awal Pebruari 2023.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, hingga akhir Juni 2022 sejumlah paket kegiatan IKN yang dilelang, diantaranya, gedung kantor Presiden, istana negara, lapangan upacara dan jalan. Pembangunan infrastruktur di IKN akan di awali dengan pembangunan infrastruktur dasar yang akan dimulai di awal Agustus 2022 jika di bulan Juli sudah ada pemenangnya.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari LPSE Kementerian PUPR, infrastruktur yang akan dilelang dan dibangun tahun ini adalah jalan tol segmen Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang dengan pagu anggaran Rp. 2,24 triliun, jalan kerja/logustik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dengan pagu anggaran Rp. 193,47 miliar, Gedung kantor Presiden dengan pagu anggaran Rp. 1,9 triliun, Gedung istana negara dan lapangan upacara dengan pagu anggaran Rp. 1,5 triliun, jalan tol segmen Kaltim Kariangau (Balikpapan – Simpang Tempadung dengan pagu anggaran Rp. 2 triliun. Untuk kepentingan pembangunan IKN, maka tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 5,3 triliun. Sementara untuk total anggaran jamak sampai dengan tahun 2024 anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 43 triliun. (Kaltim Pos, 23 Juni 2022).

Seiring dengan pembangunan infrastruktur dasar yang disampaikan Presiden dan Menteri PUPR baru baru ini, pemecahan masalah pertanahan, pemberdayaan dan penyiapan SDM di IKN juga terus dilakukan oleh bidang sosial dan pemberdayaan tim transisi IKN. Pada tanggal 1 Juni 2022 OIKN mengundang tokoh masyarakat, tokoh adat, masyarakat di sekitar IKN, sejumlah Rektor dan sejumlah instansi dengan agenda untuk menjawab isu terkait pertanahan disekitar IKN dan pemberdayaan masyarakat di kawasan IKN. Dalam dialog tersebut para peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan masalah masing masing untuk dijawab oleh instansi terkait. Hasilnya adalah ada 1 (satu) tindak lanjut konkrit antara KLHK, ATR, Bupati dan Sekcam Sepaku.

Pada tanggal 22 Juni 2022 acara yang dikoordinir oleh bidang sosial dan pemberdayaan tim transisi IKN melakukan pertemuan lanjutan dengan sejumlah pihak untuk menyusun langkah konkrit pemberdayaan SDM. Pertemuan tersebut menghasilkan rencana pemberdayaan masyarakat lokal berupa pelatihan yang akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2022. Sejumlah lembaga yang siap memberikan pelatihan diantaranya Balai latihan kerja Samarinda, Direktoran Jenderal Bina Konstruksi, Dinas perindustrian dan koperasi Kaltim, unmul dan uniba, dll. Untuk penyelesaian pertanahan akan dibantu oleh Kanwil Pertanahan Kalimantan timur, Balai besar pelaksanaan jalan Kalimantan timur, dll.

Langkah Pemerintah dan Otorita IKN yang mensinkronkan antara pembangunan infrastruktur dan SDM serta penyelesaian masalah pertanahan patut diapresiasi. Langkah ini merupakan pengejawantahan dari konsep bangun badannya dan bangun jiwanya. Kita mesti berupaya bahwa pemindahan dan pembangunan IKN ini tidak akan merugikan pihak manapun khususnya warga lokal dan daerah penyangga. Pemindahan IKN harus memajukan kesejahteraan umum, memcerdaskan masyarakat dan bangsa.

Dalam kaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan SDM di IKN, perlu ditiru langkah Jepang saat melakukan restorasi yang mensinergikan antara upaya pencerdasan warga dan penguatan aspek budaya, cinta tanah air dan pribadi unggul bagi warganya. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kita Kosmopolitan yang smart, green, blue, forest dan sustainable, mesti diikuti dengan menciptakan warga IKN yang smart dan cerdas. Dalam upaya memberdayakan mereka perlu dipertimbangkan aspek kebutuhan mereka. Bagi warga yang memang mata pencahariannya petani dan nelayan meski diarahkan untuk menjadi petani moderen dan nelayan moderen. Wilayah IKN mesti dikondisikan juga untuk memiliki wilayah pertanian yang dikelola secara modern dan jika perlu memiliki wilayah yang diperuntukkan untuk menjadi wilayah yang mampu menyuplai bahan pangan sendiri khususnya kebutuhan pokok.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *