Solusi Atasi Banjir dan Genangan Air di Kota Balikpapan

Oleh:
Dr. Isradi Zainal
Rektor Uniba, Ketua PII Kaltim, Direktur Indeks Survey Indonesia (Insurin)

Masalah banjir di Kaltim khususnya Kota Balipkpapan merupakan masalah klasik dimana saat hujan turun sejumlah kawasan terendam, meskipun tidak lama namun tetap membuat warga dirugikan. Hujan lebat yang melanda Balikpapan biasanya membuat sejumlah kawasan terendam dan kawasan itu biasanya kawasan rutin menjadi langganan banjir setiap hujan lebat. Diantaranya di Balikpapan selatan :Jl. MT. Haryono; Balikpapan Utara: Jalan Telindung, Perumahan sosial di Jalan Pattimura, Kampung timur, Perumahan Wika; Balikpapan Tengah: Tugu Adipura di Jalan Pangeran Antasari; Balikpapan Kota : Jalan Mayor Polisi Zainal Arifin (Jalan Beller).

Dalam upaya mengatasi banjir atau genangan air di kota Balikpapan pemerintah rencananya akan melakukan sejumlah langkah prioritas diantaranya pembenahan empat daerah aliran sungai (DAS) antara lain DAS Ampal, DAS Klandasan kecil, DAS Sepinggan, DAS Batakan Manggar. Jumlah anggaran yang diperlukan untuk penanganan banjir di kawasan tersebut sebesar 628,639 miliar.

Rahmad Mas’ud saat menjadi wakil walikota lmemgemukakam solusi dalam menangani banjir atau genangan air di kota Balikpapan diantaranya pembebasan dan perluasan jalur sungai Ampal. Selain itu beliau mengharapkan pula agar seluruh pengembangan kegiatan perumahan wajib untuk membuat bendungan pengendali atau bendali termasuk memperketat ijin pembukaan perumahan.(nusantara terkini, 16/6/2019).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Suryanto saat masih menjabat menyampaikan sejumlah solusi yang akan dilakukan setelah mendapatkan hasil kajian dari sejumlah pakar yang berasal dari UGM dan Unmul diantaranya pembuatan forum daerah aliran sungai (DAS) dan gerakan tadah air hujan sebagai solusi atasi banjir (Prokal.co).

Menurut Syukri wahid, anggota badan anggaran DPRD Kota Balikpapan, untuk mengoptimalkan upaya mengatasi banjir, pemerintah perlu mengkaji ulang master plan penanganan banjir agar lebih menfokuskan di kawasan hulu, misalnya dengan pembuatan buffer zone agar dampak banjir dapat diminimalisasi. Selain itu menurut sukri pemkot mesti lebih selektif dalam menerbitkan izin pengupasan lahan di kawasan hulu. Berdasarkan kalkulasinya anggaran penanggulangan banjir mesti dinaikkan (idn times kaltim).

Dalam ciutannya minggu ini, Sukri mengharapkan agar penanganan banjir harus massif, integral dan holistik, mulai dari hulunya, sementara di hilirnya salah satunya adalah normalisasi DAS Ampal, menurutnya sudah keluar analisa biaya seluruhnya tak kurang dari 600 Milyar dengan pembebasan lahannya termasuk skema urunan biayanya. Apalagi Badan Anggaran DPRD juga sepakat skema multi years sebesar 170 milyar selama 3 tahun untuk normalisasi sungai Ampal. Menurut catatan kaltim pos seperti yang dikutif dari BMKG, Alokasi anggaran yang disiapkan ditahun 2022 untuk penanggulangan banjir di Balikpapan adalah sebesar Rp. 378,957 miliar untuk membenahi sembilan saluran di DAS Ampal, Rp. 68,232 miliar untuk membenahi satu saluran di DAS Klandasan kecil, Rp. 35,350 miloar untuk membenahi dua saluran di DAS Sepinggan dan Rp. 146,098 miliar untuk mbenahi dua saluran DAS Batakan Manggar.

Solusi lain yang dilakukan pemerintah kota adalah dengan menggunakan pompa mobile untuk mengurangi banjir atau genangan air yang saat ini masih dipesan oleh Dinas PUPR. Diharapkan pompa mobile seharga 3 miliar dengan kapasitas 300 liter perdetik bisa mengurangi ketinggian banjir. Menurut Rita Kepala bidang sumber daya air (SD) Dinas PU kota Balikpapan, drainase maupun sungai yang ada sudah tidak mampu lagi menampung air yang tingginya mencapai pinggang orang dewasa.(ini balikpapan, 4 April 2021).

Untuk itu sebagai bagian dari warga kota yang ingin melihat kota terbebas dari banjir setidaknya mengurangi potensi banjir dan dampaknya maka untuk melengkapi solusi pemerintah, penulis ajukan saran diantaranya :hendaknya pemerintah kota mengoptimalkan solusi penanganan banjir berbasis gotong rotong dan sinergi n-helix dengan melibatkan kampus, dunia usaha, masyarakat dan media untuk secara bersama sama melakukan penanggulangan banjir di kota Balikpapan. Pelibatan civitas. akademika dan ahli yang selama ini terkesan diambil dari luar kota, sebaiknya sudah saatnya ikut melibatkan civitas akademika setempat yang setiap saat melihat dan mengalami kondisi banjir. Pemerintah kota sudah harus mempercayakan dan melatih SDM setempat untuk senantiasa ikut memikirkan masalah kota dan bersinergy dalam mengatasi segala masalah.

Solusi penanggulangan banjir secara fisik seperti yang direncanakan selama ini sebaiknya menggunakan juga dengan cara non fisik. Penanganan banjir sebaiknya diatur berbasis jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk kawasan lokasi banjir atau genangan air yang sifatnya sementara pada dasarnya dapat diatasi dengan memompa bagian yang tergenang untuk dipindahkan airnya ke lokasi yang membutuhkan air atau di tempat tertentu dilokasi pemukiman agar airnya bisa digunakan sewaktu waktu jika terjadi kebakaran. Air ini bisa juga di tampung di area kantor atau perusahaan yang diwajibkan oleh peraturan untuk menyiapkan sitem pemadaman kebakaran berbasis hydran.Bisa juga dengan drainase verikal di kawasan tersebut. Pembuatan sumur resapan penting juga untuk diperhatikan. Di kawasan banjir yang bersifat lokal hendaknya dibuat unit penanggulangan bencana termasuk bencana banjir didalamnya. Semoga Pemerintah Kota Balikpapan dapat menyelesaikan 80 titik banjir seperti data yang diberikan oleh PU dalam RPJMD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.